Bengkulu - Debat publik kedua pada Selasa (12/11/2024) yang merupakan tahapan Pilgub Bengkulu 2024, menyoroti upaya pasangan calon nomor urut 1 Helmi Hasan-Mi'an dan paslon nomor urut 2 Rohidin Mersyah-Meriani dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, SE mengatakan, debat publik kedua ini dengan tema Clean and Good Government, Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata.

"Debat ini merupakan bagian dari media kampanye yang dirancang sebagai pendidikan politik untuk masyarakat, serta upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada 27 November mendatang," katanya.

Melalui debat ini, lanjutnya, masyarakat diharapkan dapat mengenal lebih jauh profil, visi, misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon yang akan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan.

"Debat ini juga merupakan wujud pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, agar masyarakat memiliki gambaran lengkap mengenai calon pemimpin yang mereka pilih nantinya," jelas Rusman.

Calon gubernur (Cagub) Helmi Hasan memulai penyampaian visinya dengan fokus sederhana namun menyentuh akar masalah, yakni membantu rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. 

"Program saya dan Pak Mi'an sederhana, yaitu membantu rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka. Banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengakses pelayanan pemerintah, jalan yang rusak, hingga kendala dalam mendapatkan pendidikan gratis,” ungkapnya. 

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan meminta untuk dilayani. Kemudian juga penting adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. 

"Sekarang adalah zaman digital, di mana kita harus merespons positif perkembangan teknologi melalui platform seperti TikTok, Facebook, dan Instagram untuk memperluas jangkauan pelayanan dan mendengar keluhan masyarakat,” tegas Helmi.

Cawagub Mi'an menambahkan, transparansi melalui pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. 

"Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kita bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan," ucapnya.

Ini menjadi langkah awal untuk menghindari praktik korupsi, dan menjalankan pemerintahan yang efektif. Selain itu juga penting untuk fokus dalam memperkuat fiskal daerah.

"Sehingga Provinsi Bengkulu ini membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan terobosan-terobosan, untuk meningkatkan anggaran pembangunan. Pemimpin itu ada pada Helmi-Mi'an," tambahnya.

Sementara Cagub Rohidin Mersyah menyampaikan program mereka yang berfokus pada kepatuhan hukum, kesejahteraan ASN, dan jaminan pelayanan publik. Ukuran pemerintahan yang baik adalah berlandaskan aturan hukum dan memberi rasa nyaman bagi ASN.

"Sehingga mereka dapat bekerja produktif. Kami berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang telah terbukti dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut," ujarnya.

Rohidin juga menyoroti kebijakan mereka dalam bidang kesehatan dengan menjamin pelayanan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Bengkulu. 

Ia meminta semua puskesmas, klinik dan rumah sakit untuk memasang informasi terkait layanan BPJS yang bisa diakses dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. 

"Dengan sinergi seluruh kabupaten/kota, setiap masyarakat Bengkulu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjamin, termasuk layanan ambulans,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rohidin memberikan penekanan pada pentingnya representasi gender dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus menjalankan program-programnya dengan ikhlas, dan berkesinambungan demi kepentingan masyarakat.

"Saya memilih Ibu Meriani sebagai wakil gubernur, tokoh perempuan yang sukses di bidang usaha, sebagai bukti komitmen kami terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,” singkatnya.

Penulis: Oki || Redaktur: Fatmala