Jakarta — Direktur Eksekutif Great Institute, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan kekuatan politik.

Menurut Syahganda, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menghadapi kekuatan oligarki serta kelompok yang dinilai berperan dalam lahirnya kebijakan seperti Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Hal tersebut disampaikan Syahganda dalam sebuah diskusi Buka Fakta di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

“Melawan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan negara, baik di tingkat lokal maupun internasional. Karena itu, Presiden membutuhkan sosok seperti Jumhur untuk memperkuat konsolidasi,” ujarnya.

Secara kapasitas, Syahganda menilai Jumhur Hidayat memiliki kemampuan yang sangat mumpuni. Ia bahkan menyebut kontribusinya dapat setara dengan beberapa menteri, khususnya dibandingkan dengan sebagian menteri dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo.

Ia juga berharap Presiden Prabowo terus melibatkan Jumhur sebagai mitra diskusi dalam pengambilan kebijakan strategis.

“Kemarin Jumhur dilantik, keesokan harinya langsung diajak ke Banyumas. Semoga pola seperti ini terus berlanjut. Dengan menjadikan Jumhur sebagai mitra diskusi, diharapkan kebijakan pemerintah akan semakin baik,” tambahnya.

Menjawab pertanyaan mengenai alasan Presiden tidak serta-merta mengganti seluruh pejabat dari pemerintahan sebelumnya, Syahganda mengemukakan pandangannya tentang kepemimpinan.

“Saya menawarkan sebuah perspektif. Kepemimpinan di Indonesia sangat ditentukan oleh figur pemimpin. Dalam sistem kita, banyak pihak akan menyesuaikan diri dengan karakter pemimpinnya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan yang kuat, para pembantu presiden akan terdorong untuk meningkatkan kinerja.

“Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, individu dapat berkembang mengikuti karakter pemimpinnya. Mereka yang sebelumnya dianggap biasa saja dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik karena adanya dorongan kepemimpinan,” ujarnya.

Syahganda juga menyinggung beberapa nama pejabat yang dinilai mengalami peningkatan performa, seraya menekankan pentingnya peran pemimpin dalam membentuk kualitas tim pemerintahan.

Sementara itu, pakar ilmu pemerintahan Anton Permana menilai bahwa perdebatan terkait masuknya Jumhur Hidayat ke dalam Kabinet Merah Putih merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Perbedaan pandangan, bahkan sikap apriori, merupakan bagian dari dinamika politik, khususnya dalam momentum reshuffle kabinet,” ujarnya.

Anton menegaskan bahwa reshuffle kabinet selalu memunculkan pro dan kontra karena merupakan bagian dari kompromi politik dalam sistem pemerintahan berbasis koalisi.

“Penunjukan menteri tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga stabilitas politik,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan arus informasi di ruang publik. Menurutnya, narasi yang berkembang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah apabila tidak disikapi secara bijak.

Diskusi tersebut merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Merdeka, dipandu oleh Pemimpin Redaksi MediaTrust.id, Edy Mulyadi, serta dihadiri oleh sejumlah jurnalis, kreator konten, dan pengamat politik.

(***)