PENA RAFFLESIA - DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Paripurna ke-5 Masa Sidang ke-3 Tahun 2022 dengan agenda Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Rabu, 21 September 2022.

Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta unsur Forkopimda dan Pemprov Bengkulu.

Dalam jawaban gubernur yang disampaikan Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri, gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas saran pendapat dan kritik seluruh fraksi terhadap RAPBDP yang saat ini tengah digodok bersama.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan diiringi doa, semoga amal dan pengabdian yang telah disumbangkan dapat menjadi karya bagi pembangunan provinsi yang kita cintai. Kami mengharapkan kiranya dewan yang terhormat dapat membahas lebih lanjut Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 pada rapat-rapat banggar,” sampainya.

Terhadap jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan secara utuh oleh sekda, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus Anggota Badan Anggaran Jonaidi menekankan beberapa hal yang akan menjadi objek pendalaman pada APBD 2023.

“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan pendalaman pada APBD 2023, terkait kesinkronan antara RPJMD 8 prioritas gubernur dengan 67 program penjabarannya,” kata Jonaidi.

Di sini, lanjutnya, disebutkan bahwa melalui edaran Kemendagri RI pada tahun 2022, Provinsi Bengkulu wajib menganggarkan perlindungan sosial 2,18 persen atau sebesar Rp 7,7 miliar. Dengan rincian bantuan sosial Rp 1,2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 4 miliar, subsidi sektor transportasi Rp 1,2 miliar, dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 1,2 miliar.

“Ini nanti akan kami cek dulu di dalam APBD, apakah benar realisasi atas terjadinya kondisi kemungkinan adanya inflasi menurunkan kemiskinan, dengan mengalokasikan kurang lebih 7,7 miliar. Ini akan menjadi fokus perhatian kami baik di badan anggaran ataupun dalam kapasitas kami di rapat-rapat komisi II,” ujar Jonaidi. (Red)