Skip to main content

IMM Demo Tolak Kenaikan BBM, Ketua Komisi II Apresiasi Gerakan Moral Mahasiswa

PENA RAFFLESIA - Aksi demonstrasi terus digelar berbagai kalangan sebagai buntut atas kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Selasa, 20 September 2022, giliran Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, IMM, NA, Tapak Suci, dan IPM mengelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Kedatangan AMM disambut hangat anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Setelah bertemu di dalam gedung, Ketua DPRD Ihsan Fajri didampingi Wakil Ketua I Samsu Amanah, Ketua Komisi II Jonaidi, dan sejumlah perwakilan rakyat lainnya menemui massa aksi yang di luar gedung. Mereka mendengarkan langsung tuntutan massa dan ikut menandatangani tuntutan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi mengapresiasi gerakan mahasiswa yang secara konsisten terus menggelorakan apa yang menjadi suara rakyat. Rentetan aksi demonstrasi belakangan ini disebutnya sebagai gerakan moralitas.

“Kami memberi apresiasi atas gerakan moral mahasiswa yang masih selalu bergelora, sebagai generasi yang akan menyambung tongkat estafet kepemimpinan di NKRI. Kami bangga dan akan selalu mendukung,” kata Jonaidi.

Menurutnya, kenaikan harga BBM selalu terjadi di setiap periode kepemimpinan Presiden RI. Bahkan saat ini, sejumlah kewenangan daerah di sektor energi sudah diambil pemerintah pusat.

“Apalagi gerakan penolakan kenaikan adalah tuntutan yang diderita oleh rakyat setiap tahun, setiap periode kepemimpinan Presiden RI. Saat ini sejumlah kebijakan bidang energi sudah diambil alih kewenangannya oleh pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ditambah lagi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang juga menganulir 70 undang-undang sebelumnya,” lanjut Jonaidi.


“Persoalan kenaikan harga BBM ini telah kami tindaklanjuti ke pemerintah pusat. Dan sampai hari inipun kami tetap melakukan pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM, kami berusaha agar pemerintah pusat dapat memberikan peran yang optimal terhadap pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan,” demikian Jonaidi. (Red)

  • rica store

Berita Terkini