Bengkulu – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu terkait guru honorer yang dinyatakan lulus Passing Grade (PG) tahun 2021 tidak diajukan formasi dalam Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemprov Bengkulu.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Sefty Yuslinah, S.Sos., M.A.P. yang dihadiri Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd, Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Yuliswani, S.E., M.M., perwakilan BKD Provinsi Bengkulu, serta perwakilan guru honorer yang dinyatakan lulus PG.

Pada kesempatan ini Kepala BPKD, Yuliswani mengatakan, “kita akan segera mengusulkan 524 guru honorer yang lulus PG 2021 untuk diajukan menjadi PPPK.” katanya.

Sementara itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sefty Yuslinah “Alhamdulillah pertemuan kedua kita dengan teman-teman guru honorer yang lulus PG telah terjawab dimana dalam kesempatan ini kita mengundang OPD terkait yakni Dikbud, BKD dan BPKD,” ungkap Sefty Yuslinah yang ditemui setelah pertemuan dengan para guru honorer di gedung DPRD Provinsi, Jum’at (7/10).

“Dari Dikbud sudah jelas karena Dikbud merupakan orang tua dari para guru honorer tersebut, BKD pun menyatakan telah masuk dalam usulan, nah closingnya dari Ibu Kepala BPKD yang mengatakan bahwa memang dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 yang ada itu untuk penggajian sebesar Rp. 19,3 M dan untuk 2023 malah ada kenaikan sebesar Rp. 28,1 M, semoga dengan dana ini dapat terakomodir dan kita menunggu agar Dikbud dapat menindaklanjuti di hari Senin nanti untuk berkoordinasi dengan BKD dan BPKD.” Sefty Yuslinah menambahkan.

Informasi yang disampaikan pihak Dikbud bahwa setiap hari itu ada sekitar 5 orang guru pensiun, sehingga kalau dikalkukasi dalam satu tahun itu ada seribuan guru yang memasuki masa pensiun. “Banyaknya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, sementara pengangkatan guru baru tidak ada, dengan adanya 524 guru honorer yang lulus PG 2021 ini kita harapkan agar dapat diakomodir untuk diangkat menjadi PPPK, karena diantara mereka ada yang telah mengabdi selama 28 tahun dan juga kita mohon agar guru yang mengajar di sekolah swasta untuk diakomodir dalam PPPK ini.” lanjut Sefty Yuslinah.

“Seharusnya para guru honorer yang lulus PG 2021 ini telah terakomodir di PPPK tahun 2022 namun tadi disampaikan oleh BKD bukan tidak diakomodir namun sedikit adanya penundaan dari Bapak Gubernur dan kita berharap penundaan itu sampai Oktober ini, jadi pada prinsipnya sudah tidak ada kendala lagi.” tutup Sefty Yuslinah.(Sw/adv)