Penarafflesia.com - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu kembali melakukan pendampingan terhadap 220 perwakilan Kepala Sekolah dan Guru tingkat PAUD, SD dan SMP di tingkat Kabupaten se-Provinsi Bengkulu dalam upaya meminimalisir Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). 

Kurikulum Merdeka dirancang menjadi bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia termasuk di wilayah Bengkulu yang semakin diperparah akibat pandemic. 

Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Widyati Rosita melalui Kasubag Umum, Hamlan Siregar yang membuka kegiatan itu mengatakan krisis belajar yang terjadi ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. 

“Kegiatan kita ini adalah penguatan miskonsepsi IKM. Jadi nanti teman-teman akan diberikan pemahaman terkait dengan Kurikulum Merdeka karena mereka ini rata-rata baru memilih Kurikulum Merdeka sehingga otomatis pemahamannya masih sangat minim. Oleh karena itu dalam waktu dua, tiga hari ini kami berharap pemahaman terkait Kurikulum Merdeka dan adanya miskonsepsi itu bisa terminimalisasi,” ungkap Hamlan, Rabu (6/9).

Disampaikannya, IKM tahun ajaran 2022/2023 menuai berbagai persepsi di masyarakat, sehingga untuk meluruskan miskonsepsi (kesalahpahaman) implementasi kurikulum yang beredar di masyarakat, proses pendampingan terhadap sekolah-sekolah perlu untuk dilakukan.

Hamlan mengatakan perlu untuk meluruskan kembali kesalahpahaman tersebut sehingga melalui proses pendampingan selama tiga hari ini miskonsepsi IKM dan P5 bisa diminimalkan. 

“Mereka sudah memilih untuk Kurikulum Merdeka, jadi dengan penambahan pengetahuan mereka diharapkan lebih memaksimalkan dan dapat melaksanakan kurikulum ini di masing-masing satuan pendidikan. Lebih luas lagi mereka bisa mengimbaskan kepada guru di sekolahnya atau di komunitas belajar,” tambah Hamlan.

Dengan pendampingan yang dilakukan, para Kepala Sekolah juga Guru diharapkan juga lebih paham dalam memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan bukan hanya sekedar login di akun mengajar masing-masing. 

Karena menurutnya hal itu banyak ditemui dan dari hasil evaluasi yang dilakukan, menunjukkan angka aktivasi akun mengajar mencapai 100 persen namun untuk eksplorasi pada tahapan lanjutan hanya dilakukan 60 – 80 persen saja.

“Sebenarnya di platform itu terdapat pelatihan-pelatihan dengan berbagai macam topic. Jadi mereka sebenarnya kalau aktif menggunakan PMM ini tanpa Diklat tatap muka, mereka sudah siap bahkan bisa sampai mendapatkan sertifikat. Tetapi kendalanya adalah guru-guru kita ini masih ada yang gaptek, malas dan alasannya jaringan internet yang minim. Jadi memang butuh proses, tidak cukup sebentar," jelas Hamlan.  

Kendala sulitnya mengakses jaringan internet, serta penguasaan teknologi digital dalam IKM juga diakui salah seorang Kepala Sekolah yang ikut serta dalam pendampingan tersebut.