PENARAFFLESIA, BENGKULU - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus meningkatkan inovasi layanan demi meningkatkan minat baca masyarakat. Termasuk mendorong keberadaan perpustakaan di sejumlah daerah.  Upaya ini juga agar pendidikan layak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, peran perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala DPK Provinsi Bengkulu, H. Meri Sasdi, M.Pd mengatakan, keberadaan perpustakaan penting sebagai salah satu cara memenuhi indeks baca, selain itu berfungsi sebagai tempat belajar, wahana dalam mencari informasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat.

“Pembangunan perpustakaan perlu ada pemerataan, apakah di kabupaten/kota sampai pelosok kelurahan atau desa. Sebab, terbentuknya masyarakat yang sejahtera berawal dari budaya membaca dan generasi yang memiliki minat baca tinggi,'' ujarnya , Jumat (16/12/2022)

Selain itu kata Meri, dalam mendorong literasi perlu dilakukan pengadaan koleksi bahan baca yang berkualitas untuk pengguna perpustakaan. Langkah lainnya berupa terobosan agar perpustakaan mempunyai wajah baru dengan pengadaan perpustakaan digital sebagai inovasi dan kreasi. 

Kemudian, indeks baca harus dikuatkan yakni pembangunan sarana dan fasilitas membaca, pemanfaatan bahan bacaan dan budaya membaca. Sementara indeks literasi berupa akreditasi perpustakaan sesuai standar nasional.

“Upaya dalam pemenuhan Indeks pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Indeks Kegemaran Membaca (IKM) terus dilakukan, kita terus mendorong keberadaan perpustakaan. Apalagi saat nanti perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu sudah terakreditasi A, maka komitmen pelayanan akan terus ditingkatkan," imbuh Meri. 

Memaksimalkan keberadaan perpustakaan ini kata Meri, juga tidak lepas dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan program satu desa/kelurahan memiliki satu perpustakaan. Terlebih program ini regulasinya sudah jelas dengan adanya peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur.

"Pemenuhan Indeks Pembangunan Literasi terus kita lakukan. Beberapa tahun yang lalu literasi kita berada di urutan bawah, berkat kerjasama semuanya, hasilnya Bengkulu mendapat urutan kedelapan secara nasional pembangunan literasi," ungkapnya. 

Lebih lanjut, dirinya meminta kepada bupati/walikota juga menetapkan regulasi di kabupaten/kota melalui peraturan bupati (Perbup) dan peraturan walikota (Perwal) yang mengatur terkait keberadaan perpustakaan. 

"Saat ini baru tiga kabupaten/kota yang menyelesaikan regulasi. Harapan kita daerah lainnya dapat diselesaikan dan nantinya di desa/kelurahan juga ada peraturan desa yang mengamanatkan 5 persen dana desa itu bisa dipakai untuk pembangunan berkebutuhan perpustakaan atau literasi desa dapat dijalankan dengan baik," tutur Meri.(ADV)