BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) menggelar Rapat Pengumpulan Data dan Pengisian Kuesioner Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025, bertempat di Aula Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Jumat pagi (31/10/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, S.Sos., M.Si, dan diikuti oleh seluruh kepala bidang serta pejabat fungsional terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal di Kementerian Komunikasi dan Digital RI tertanggal 14 Oktober 2025, tentang Permohonan Dukungan Data Pengukuran Indeks TDN Tahun 2025.

Dalam arahannya, Mif Tarul Ilmi menegaskan pentingnya kegiatan ini karena hasil pengukuran ITDN akan menjadi tolok ukur kemajuan transformasi digital daerah, meliputi aspek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan siber, hingga kualitas layanan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Saya minta seluruh bidang, terutama Bidang e-Government dan Bidang Persandian, memberikan perhatian serius terhadap pengisian data ini. Pastikan seluruh informasi yang dikirim benar-benar akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mif.

Lebih lanjut, Mif berharap hasil pengukuran ITDN 2025 dapat menjadi gambaran objektif kemajuan digitalisasi pemerintahan di Bengkulu, sekaligus dasar perencanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik di masa mendatang.

Sementara itu, M. Iqbal, selaku Person in Charge (PIC) penilaian ITDN, menyampaikan komitmen Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu untuk terus mendukung percepatan transformasi digital daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola digital agar layanan publik di Bengkulu semakin efisien, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Iqbal.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu menegaskan dukungannya terhadap penguatan ekosistem digital pemerintahan, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (adv)