BENGKULU SELATAN — Dinamika pemenuhan fasilitas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan terus memicu perhatian publik. Di tengah isu kekosongan ajudan protokoler selama hampir satu tahun, Pemkab Bengkulu Selatan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dilaporkan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil dinas (mobnas) baru bagi Wakil Bupati Yevri Sudianto.

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemkab Bengkulu Selatan menggelontorkan total anggaran sebesar Rp3,8 miliar pada APBD Perubahan untuk meremajakan sejumlah kendaraan operasional. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi 11 unit mobil dinas camat yang kondisinya sudah berumur 20 tahun, serta 1 unit mobil dinas baru berjenis Toyota Fortuner khusus untuk Wakil Bupati.

Di sisi lain, kontras dengan pengadaan kendaraan mewah Toyota Fortuner tersebut, Wakil Bupati Yevri Sudianto justru masih harus menjalankan agenda lapangan tanpa didampingi pengawalan melekat atau tim protokoler resmi. Fasilitas ajudan organik dari unsur kepolisian sebelumnya ditarik kembali oleh Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Selatan menyusul dugaan keterlibatan oknum ajudan berinisial RT dalam kasus hukum kekerasan fisik terhadap seorang sopir operasional kantor Pemda pada Senin (12/1/2026).

Guna mengatasi kekosongan protokoler tersebut, Sekretariat Daerah (Setda) Bengkulu Selatan dilaporkan telah melayangkan surat permohonan resmi kepada otoritas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk penugasan personel ajudan baru. Namun, hingga saat ini usulan tersebut dikabarkan belum mendapatkan jawaban atau surat perintah tugas resmi dari instansi militer terkait.