Skip to main content
  • DPRD KEPAHIANG

Mess Pemda Resmi Milik Pemkot! Yudi Susanda: Tinggal Dimaksimalkan Untuk Pusat Pemerintahan

Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda
Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda

Kota Bengkulu – Status kepemilikan gedung Mess Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang direncanakan menjadi kantor baru Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kini semakin jelas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu memastikan bangunan tersebut telah resmi menjadi aset Pemkot sejak 2025 melalui mekanisme hibah dari Pemprov Bengkulu.

Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, menegaskan bahwa proses pengalihan aset telah diselesaikan dan dilengkapi dengan berita acara serah terima. Dengan demikian, secara administrasi aset tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kota Bengkulu.

“Dengan sudah adanya hibah dan serah terima tersebut, artinya Mess Pemda itu sudah menjadi milik Pemerintah Kota Bengkulu,” tegas Yudi.

Ia menjelaskan, proses hibah dilakukan pada 2025 dan diserahkan langsung oleh Gubernur Bengkulu. Meski tidak mengingat secara pasti bulan pelaksanaannya, Yudi memastikan pengalihan kepemilikan telah dilakukan secara resmi.

Kepastian status aset ini menjadi langkah penting bagi Pemkot Bengkulu untuk melanjutkan rencana pemanfaatan gedung yang sebelumnya lama tidak difungsikan secara optimal.

Rencana menjadikan eks Mess Pemprov sebagai kantor Wali Kota Bengkulu kini bukan sekadar wacana. Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mematangkan tahapan rehabilitasi dan penataan bangunan tersebut.

Berdasarkan perkembangan terbaru, pengerjaan tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sementara penyempurnaan fasilitas dan penataan kawasan secara keseluruhan direncanakan berlanjut pada 2027. Setelah tahapan tersebut selesai, gedung itu diproyeksikan mulai ditempati sebagai kantor Wali Kota Bengkulu.

Bagi BPKAD, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD). Sebab, aset pemerintah yang telah diserahkan secara resmi harus dapat memberikan manfaat nyata, bukan sekadar tercatat dalam administrasi pengelolaan aset.

Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempermudah koordinasi antarperangkat daerah, sekaligus menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang lebih representatif.

Ditengah rencana besar tersebut, persoalan kesesuaian tata ruang turut menjadi perhatian publik. Bahkan, rencana alih fungsi eks Mess Pemprov menjadi kantor Wali Kota sempat mendapat sorotan dalam pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu, terutama menyangkut mekanisme hibah dan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pemerintah Kota Bengkulu sendiri saat ini tengah mempercepat penyelesaian revisi RTRW yang ditargetkan rampung paling lambat awal 2027. Revisi tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kota Bengkulu.

Dengan demikian, selain memastikan status kepemilikan aset, proses pemanfaatan gedung juga perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan ketentuan administrasi, tata ruang, serta kebutuhan teknis bangunan.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga mendorong agar gedung Mess Pemprov yang lama tidak dimanfaatkan dapat dihidupkan kembali. Menurutnya, aset pemerintah yang terbengkalai perlu dioptimalkan agar tidak terus mengalami kerusakan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Helmi menilai penyesuaian aturan tata ruang dapat dikaji melalui mekanisme yang berlaku apabila perubahan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Lebih jauh, pemanfaatan eks Mess Pemprov sebagai kantor Wali Kota Bengkulu diharapkan tidak hanya menjadi solusi kebutuhan perkantoran pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari penataan aset daerah yang lebih produktif.

Keberadaan pusat pemerintahan di kawasan tersebut berpotensi menghadirkan aktivitas baru, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi dan usaha di lingkungan sekitarnya.

Bagi BPKAD Kota Bengkulu, pengelolaan aset daerah bukan hanya menyangkut pencatatan kepemilikan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Dengan status hibah yang telah tuntas, tahapan rehabilitasi yang terus berjalan, serta pembenahan regulasi tata ruang yang tengah diproses, Pemkot Bengkulu kini memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan eks Mess Pemprov benar-benar dapat difungsikan sesuai perencanaan.

Harapannya, bangunan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan itu dapat bertransformasi menjadi pusat pemerintahan yang representatif, sekaligus menjadi aset daerah yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Bengkulu. (Adv)

  • rica store

Berita Terkini