Berita Terkini
KOTA BENGKULU – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu mulai mendorong penataan aset kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil kendaraan operasional milik pemerintah daerah, terutama kendaraan yang sudah berusia lebih dari 10 tahun dan dinilai tidak lagi layak digunakan.
Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, mengatakan pendataan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, efektif, dan optimal.
Menurutnya, setiap OPD harus mengetahui secara pasti kondisi kendaraan dinas yang dimiliki, baik yang masih layak digunakan untuk menunjang pelayanan maupun kendaraan yang sudah membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Yudi menegaskan, kendaraan dinas yang kondisinya sudah tidak layak pakai dapat diusulkan untuk mengikuti proses lelang melalui BPKAD.
“Untuk kendaraan-kendaraan yang boleh dikatakan sudah tidak layak pakai, dari OPD kita minta untuk diusulkan agar segera dilakukan lelang. OPD menyampaikan usulan ke BPKAD untuk dilaksanakan proses lelang,” ujar Yudi.
Ia mengungkapkan, saat ini sejumlah kendaraan dinas milik Pemkot Bengkulu sudah masuk dalam tahapan proses lelang. Sementara itu, BPKAD masih menunggu usulan tambahan dari OPD lainnya terkait kendaraan yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Setiap usulan yang masuk nantinya akan diproses sesuai mekanisme pengelolaan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) yang berlaku.
**Kurangi Beban Aset, Optimalkan Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Penataan kendaraan dinas ini bukan sekadar pendataan administratif. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu memastikan aset daerah benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Kendaraan yang masih layak tentu dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung operasional OPD. Sebaliknya, kendaraan yang sudah tidak ekonomis atau tidak layak digunakan perlu dievaluasi agar tidak terus menjadi beban pemeliharaan dan pengelolaan aset.
Melalui pendataan secara menyeluruh, BPKAD berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah, kondisi, serta kebutuhan kendaraan operasional di setiap perangkat daerah.
Yudi berharap seluruh OPD dapat proaktif menyampaikan data dan usulan kendaraan dinas yang sudah tidak layak digunakan, sehingga proses penataan aset dapat berjalan lebih terarah.
Pengelolaan aset kendaraan dinas Pemkot Bengkulu diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi aset daerah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. (Adv)