Penarafflesia.com - Pemerintah menetapkan penurunan angka stunting sebagai salah satu dari tiga program prioritas nasional. Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mendukung cita-cita itu, Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan stunting (P3S) bagi SDM pendamping PKH di seluruh Indonesia.

Pendamping PKH memiliki peran vital sebagai edukator dalam mencegah stunting. Ini melibatkan upaya preventif, termasuk mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui komitmen yang telah disepakati.

Selain memberikan penyuluhan, pendamping PKH juga melakukan advokasi ketika ada KPM yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan seperti KIS atau BPJS agar dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1.

Di Kota Bengkulu, Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi mengungkapkan keprihatinan terhadap masalah stunting yang dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah fokus melakukan berbagai intervensi dan edukasi untuk menekan angka stunting.

Arif memberikan arahan kepada KPM Kelurahan Timur Indah, Kamis (9/11), terkait pentingnya penyuluhan stunting dan mengajak warga untuk melaporkan jika ada kasus stunting.

Pemerintah juga mengawasi dan melakukan deteksi dini, mulai dari calon pengantin (catin) di setiap Kelurahan. Seluruh pihak diharapkan memaksimalkan upaya di tengah masyarakat untuk memastikan penanganan stunting secara komprehensif.

Kepala Dinas Sosial Sahat Marulitua Situmorang menegaskan bahwa pihaknya turut membantu menekan angka stunting di Kota Bengkulu melalui peran PKH.

"KPM PKH ini mendapatkan bantuan secara rutin dari negara. Pemkot melakukan pendampingan, terkait stunting, diharapkan bantuan tersebut dapat menekan angka stunting di Kota Bengkulu," ujarnya.

Pewarta : Prenkki 

Editor : Yusi