Bengkulu - Konflik di kawasan Teluk yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi menimbulkan dampak global, termasuk ancaman krisis energi, khususnya minyak. Kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mendorong banyak negara mengambil langkah strategis, mulai dari penyesuaian harga hingga pengendalian konsumsi energi.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menilai salah satu kebijakan yang kerap ditempuh adalah penerapan work from home (WFH) untuk menekan mobilitas masyarakat dan penggunaan BBM. Namun menurutnya, langkah tersebut tidak cukup efektif jika dijadikan solusi utama.

Ia menjelaskan bahwa WFH hanya bersifat jangka pendek karena tidak menyentuh akar persoalan, yakni tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, khususnya di wilayah perkotaan. Berdasarkan berbagai kajian, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional dengan dominasi kendaraan berbahan bakar fosil.

Menurut Sugiyanto, kemacetan di kota-kota besar turut memperparah pemborosan energi karena kendaraan tetap mengonsumsi BBM meskipun dalam kondisi tidak produktif. Dalam situasi tersebut, kebijakan WFH hanya mengurangi mobilitas sementara tanpa mengubah pola perilaku masyarakat secara mendasar.

Sebagai solusi yang lebih strategis, ia mengusulkan agar pemerintah mendorong bahkan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Dengan jumlah yang besar dan mobilitas harian yang tinggi, penggunaan kendaraan pribadi oleh ASN dinilai berkontribusi signifikan terhadap kemacetan dan tingginya konsumsi BBM.

Ia menilai, jika ASN beralih ke transportasi publik, maka jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat berkurang secara nyata. Selain menghemat BBM, langkah tersebut juga dinilai mampu menekan tingkat polusi udara karena transportasi massal memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan kendaraan pribadi.

Sugiyanto menambahkan, peningkatan penggunaan transportasi umum juga akan memperkuat sektor transportasi itu sendiri. Dengan bertambahnya jumlah penumpang, pendapatan operator dapat meningkat sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan.

Menurutnya, pengalaman sejumlah kota besar di dunia menunjukkan bahwa pembatasan kendaraan pribadi yang diiringi optimalisasi transportasi umum terbukti efektif menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi kemacetan.

Di Indonesia, langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi energi serta mendorong transisi menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Karena itu, Sugiyanto menegaskan pentingnya keteladanan dari ASN sebagai representasi negara. Ia menilai perubahan perilaku penggunaan transportasi harus dimulai dari aparatur pemerintah sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat.

“Jika ASN masih bergantung pada kendaraan pribadi, sulit mengharapkan masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan penghematan energi perlu diarahkan pada perubahan yang sistemik dan berkelanjutan. Kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN dinilai bukan sekadar langkah penghematan BBM, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Indonesia.