Penarafflesia.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, M.Si., menyatakan setuju dengan kebijakan penggratisan parkir di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus disertai dengan pengawasan yang intensif.

Jonaidi menjelaskan bahwa saat ini kawasan Pantai Panjang belum memiliki regulasi yang jelas terutama terkait pengelolaan dan retribusi parkir. Oleh karena itu, penggratisan parkir di sana harus dilakukan dengan benar tanpa adanya praktik ilegal pemungutan retribusi.

"Penggratisan parkir saat masih ada pungutan retribusi termasuk tindakan ilegal karena tidak didasarkan pada peraturan yang sah," ujar Jonaidi.

Menurutnya, karena parkir merupakan layanan dan Pantai Panjang diprediksi akan ramai saat liburan Idul Fitri, maka kebijakan penggratisan ini harus dilaksanakan secara efektif tanpa ada keluhan masyarakat terkait pemungutan parkir.

"Kami menyarankan agar Pemprov Bengkulu menurunkan Satpol PP bersama Tim Saiber Pungli untuk mengawasi pelaksanaannya. Kita tidak ingin ada oknum yang memanfaatkan kebijakan ini untuk melakukan pemungutan parkir ilegal," tambahnya.

Di sisi lain, Jonaidi menilai bahwa Pemprov Bengkulu harus segera menertibkan dan menerbitkan regulasi untuk pengelolaan kawasan Pantai Panjang. Legislatif sudah beberapa kali merekomendasikan Gubernur terkait hal ini, terutama mengingat kawasan tersebut memiliki banyak aset.

"Regulasi perlu diterbitkan segera karena kawasan Pantai Panjang adalah aset yang perlu dikelola dengan baik," tutup Jonaidi. (Adv)