Penarafflesia.com - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu menyebutkan Bengkulu menghadapi tantangan serius dalam ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang merupakan salah satu komoditas utama daerah ini. Saat ini, kegiatan ekspor CPO masih dilakukan melalui pelabuhan di luar provinsi, mengakibatkan Bengkulu kehilangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekspor CPO yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, menyoroti permasalahan ini. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa Provinsi Bengkulu dikenal sebagai salah satu produsen CPO terbesar di Sumatera, dengan produksi mencapai 1,2 juta ton per tahun. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena sebagian besar CPO diekspor melalui Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dan Tanjung Priok di Jakarta.

"Dampaknya adalah DBH dari ekspor CPO yang seharusnya mengalir ke Provinsi Bengkulu justru beralih ke provinsi lain," ungkap Bayu, Selasa (12/9). 

Situasi ini telah mengakibatkan kerugian signifikan bagi Provinsi Bengkulu, yang seharusnya dapat memanfaatkan potensi ekonomi dari produksi CPO yang begitu besar.

Oleh sebab itu, Bayu berharap para pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu bisa menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan infrastruktur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu agar bisa menampung dan mendukung kegiatan ekspor CPO secara lebih efisien.

"Kami menyarankan pemerintah daerah bisa meningkatkan infrastruktur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu agar bisa menampung dan mendukung kegiatan ekspor CPO secara lebih efisien," ujar Bayu.

Bayu juga berharap, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Pelindo guna memfasilitasi ekspor CPO melalui pelabuhan lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengembalikan DBH yang seharusnya menjadi sumber pendapatan penting bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Bengkulu.

"Harus dipikirkan masalah ini, jangan sampai Bengkulu daerah penghasil, malah tidak kebagian DBH," ujarnya.

Dengan upaya bersama dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat memanfaatkan potensi besar sebagai produsen CPO terkemuka dan memastikan DBH yang seharusnya menjadi miliknya tidak terus mengalir ke provinsi lain.

"Kami berharap Bengkulu bisa memanfaatkan potensi besar sebagai produsen CPO terkemuka dan memastikan DBH yang seharusnya menjadi miliknya tidak mengalir ke provinsi lain," pungkasnya.