Penarafflesia.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Kamis, 8 Juni 2023 melakukan kunjungan kerja ke DPRD Bandung, kali ini Herwin Suberhani, SH sekretaris dari Komisi III, mengatakan bahwa kunjungannya ini melakukan Studi Tiru dalam hal regulasi agar tidak salah dalam bertindak maupun mengawasi penambangan.

“Karena ada beberapa hal yang perlu penyikapan semacam konsultasi terhadap daerah lain, agar kita sebagai pihak legislatif yang fungsi control pengawasan dapat memahami dan mengambil contoh tentang regulasi penambangan di daerah lain, baik itu penambangan berbatuan atau penambangan logam,” ujar Herwin kepada Awak Media, di Ruang Komisi III Provinsi Bengkulu, Senin (12/6).

Kedatangan kunjungan kerja kali ini pun, diterima baik oleh pihak DPRD Bandung, dan dalam rapat kunjungan kerjanya, Herwin selaku Anggota DPRD Provinsi Bengkulu juga berkonsultasi kepada DPRD Provinsi Bandung terkait izin dari penambangan agar percepatan pembangunan tetap berjalan dan legalitas dari status penambangan itu jelas.

Ia mengungkapkan, Karena semuanya menjadi wewenang pemerintah pusat, yang mengakibatkan Izin ini lamban untuk keluar, sehingga status pengambilan material bebatuan galian C dari rekanan kontraktor itu legalitasnya perlu dipertanyakan karena belum keluar izin.

“Namun permasalahan ini hampir sama, artinya mereka tetap acuan ke pusat, tetapi langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengedukasi Izin satu pintu dan pihak terkait agar dapat memproritaskan kembali pada pihak rekanan mengelola penambangan bebatuan dan logam agar didorong memberikan usulan percepatan dari proses Izin tersebut sehingga sangat penting agar kedepannya pihak rekanan ini tidak banyak protes ke kita, yang mengatakan pemerintah memperlambat padahal ada prosedur yang harus dituntaskan serta mekanisme dan aturan di pusat yang menentukan,” tutup sekretaris dari Komisi III.

Mengenai kunjungan kerja kali ini pun, pihak DPRD Provinsi Bandung juga akan banyak belajar dengan Provinsi Bengkulu mengenai penanganan Penambangan ini, dan tentunya ini akan menjadi PR untuk para Dewan DPRD Provinsi Bandung, untuk meningkatkan kinerja. (Adv)