Bagi sebagian orang, politik merupakan salah satu jalan untuk berkuasa. Jika diartikan demikian, yang muncul hanyalah sikap untuk mendapatkan kursi jabatan. Segala cara dilakukan untuk tetap bertahta. Segala macam strategi politik dipergunakan untuk menghantam lawan politiknya. Beragam kepalsuan digunakan untuk menarik simpati rakyat ketika masa kampanye. Tak jarang janji-janji manis begitu mudahnya dilontarkan untuk memuluskan langkahnya tersebut. Berulang kali rakyat sebagai calon pemilih dikelabui dengan perangai yang penuh dengan kemunafikan. Bahkan, tanpa rasa malu ratusan juta hingga milyaran rupiah digelontorkan dari kantongnya untuk memenangkan kompetisi politik. Bagi mereka, kemenangan bisa dibeli. Suara rakyat bisa dinegoisasi dengan Rupiah. Dianggapnya politik uang sebagai hal yang lumrah. Dikiranya sogok menyogok adalah sebuah kewajaran dalam Pemilu. Padahal politik uang sejatinya hal yang sangat berlawanan dengan norma hukum juga norma agama. Namun, sebagian politis kita beserta timsesnya dengan gampangnya melakukan hal itu. 

Biasanya politik uang kian marak mendekati hari pemilihan. Dan sebagian dari kita selaku pemilih, tak jarang dengan mudahnya terbujuk tipu muslihat para pemain politik uang tersebut. Apalagi jika uang yang diberikan jumlahnya cukup besar. Padahal, berapapun uang yang diberikan, sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan hak suara kita yang digadaikan kepada calon pemimpin yang belum tentu amanah tersebut. Bahkan, kita sendiri belum tentu mengenal sejauh apa sepak terjangnya di dunia politik dan pemerintahan. Ditambah lagi kita belum begitu mengerti betul mengenai kapasitas dan integritas mereka yang akan kita pilih. Bagaimana pun juga, orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang bakal memimpin kita selama lima tahun ke depan. Orang-orang tersebutlah yang kita berikan mandat untuk mengatur dan mengelola setiap sendi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pemimpin yang kita pilih tak amanah, maka bersiap-siapakah semuanya akan ambruadul. Baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sebab, orang-orang yang kita berikan kesempatan memimpin ternyata tak memiliki kejujuran dan kemampuan. Mungkin saja mereka menang karena modal finansialnya lebih tinggi dibandingkan calon yang lainnya. 

Dalam buku "Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014", dijelaskan bahwa pembelian suara adalah praktik yang dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang besar. Hemat saya, dalam politik uang ada upaya mobilisasi secara terencana untuk membeli sebanyak mungkin suara pemilih. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa 40 persen responden mengaku menerima uang dari peserta pemilu, tapi tidak mempertimbangkan memilih mereka. Sementara 37 persen menerima uang dan mempertimbangkan memilih pemberinya. Rasa-rasanya sebagian masyarakat kita juga menerima praktek jual beli suara tersebut. Ada yang dengan terang-terangan mengetahui adanya politik uang, namun enggan untuk melaporkannya. Jangan-jangan selama ini kita secara sengaja melakukan pembiaran terhadap praktek suap menyuap tersebut. Sebab, politik uang sendiri sama halnya dengan aksi suap yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih ataupun penyenggara pemilu dengan menjanjikan atau memberikan langsung uang atau materi sejumlah tertentu. Pantas saja jika politik uang seolah tumbuh subur ketika musim politik. 

Semakin berkembangnya politik uang membuat kompetisi demokrasi kita semakin tidak sehat. Politik uang menjadi ancaman nyata yang merusak sendi-sendi demokrasi yang telah kita bangun. Membiarkan politik uang terjadi di hadapan kita berarti secara tidak langsung kita membenarkan ketidakjujuran dan ketidakbenaran semakin merajalela. Kita seolah memberikan karpet merah bagi politisi atau timnya yang memainkan politik uang. Kekuasaan direbut dengan penuh kecurangan. Dan ironinya lagi, kita bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, memengaruhi pilihan dengan politik uang berdampak buruk bagi masyarakat. 

Salah satu dampak negatifnya yaitu semakin maraknya korupsi. Semua itu jika ditelusuri bisa saja bermula dari politik uang. Tidak heran jika ada yang beranggapan bahwa politik uang sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Sebab, sering kali ketika kandidat tersebut sudah berkuasa baik di legislatif maupun eksekutif, dia akan berupaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya di masa kampanye. Apalagi uang yang dikeluarkan jumlahnya cukup banyak. Maka tak heran, dia yang sudah berkuasa akan mencari celah dan jalan untuk meraup keuntungan semaksimal mungkin. Segala cara digunakan untuk meraup merampok uang rakyat. Ya, merekalah sebenarnya tikus-tikus berdasi yang sedari awal sudah tak memiliki komitmen untuk melayani rakyat. Yang ada dalam benaknya hanyalah kepentingan diri dan golongannya. Syahwat terhadap kekuasaan dan materi telah membutakan mata hati mereka. 

Rasa-rasanya kita semua harus bersinergi dan bersatu padu untuk melawan segala bentuk kecurangan, khususnya politik uang, dalam setiap kontestasi politik. Salah satu caranya yaitu dengan tidak mudah menukarkan suara kita dengan uang atau materi. Kita mesti berpikiran bahwa langkah tersebut sebagai langkah kecil untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat. Langkah tersebut juga sebagai bentuk upaya kita untuk memilah dan memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Pemimpin yang sedari awal berkomitmen menegakkan nilai-nilai kejujuran dalam setiap gerak-geriknya. Percayalah, politik uang hanya akan melahirkan pemimpin karbitan yang tak bermoral. Menolak politik uang adalah sebagai bentuk upaya kita untuk mencegah semakin maraknya KKN di Indonesia. 

Saya yakin, mayoritas warga Indonesia mendambakan sosok pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, untuk melahirkan pemimpin semacam itu, kita perlu menyangkal sejak dini politik uang. Pilihlah orang-orang yang pas di hati dan pikiran kita. Jangan pilih orang-orang yang hanya bermodalkan uang, tetapi tidak berkarakter. Kita perlu dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter dan teguh pendirian. Jangan biarkan pemain politik uang itu berkuasa. Sebab, jika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak jujur dan kompeten, maka bersiap-siaplah semuanya dikelola secara sembarangan. Dan pada akhirnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan ditinggalkan. Tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Mari lawan politik uang mulai dari diri kita sendiri. Mulai saat ini. 

*) Muhammad Aufal Fresky, Penulis buku "Empat Titik Lima Dimensi"