PR- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Tengah menggelar hearing bersama seluruh manajemen SPBU di Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (13/5/2026).

Hearing tersebut membahas berbagai persoalan pelayanan SPBU, mulai dari penggunaan barcode, sistem pembayaran non tunai hingga antrean kendaraan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Tengah, Jon Karnedi mengatakan, hearing digelar untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang masih dialami masyarakat saat membeli BBM di SPBU.

Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami penggunaan barcode maupun sistem pembayaran non tunai yang kini diterapkan di sejumlah SPBU.

“Kendala terkait barcode dan cara pembayaran tunai dan non tunai ini kita bahas bersama. Kita cari solusi bagi warga kita yang belum mengerti menggunakan barcode,” kata Jon Karnedi saat dihubungi usai hearing.

Ia menegaskan, masyarakat yang belum memiliki barcode nantinya harus tetap mendapatkan pelayanan dengan baik.

Bahkan, pihak SPBU diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses pembuatan barcode.

“Bisa nanti dibantu, kalau tidak ada barcode bisa pihak SPBU bantu pembuatan barcode,” ujarnya.

Selain itu, Jon Karnedi meminta agar sistem pembayaran di SPBU tidak mempersulit masyarakat.

Menurutnya, pembayaran secara tunai masih harus dilayani demi memudahkan warga yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital.

“Pembayaran non tunai bisa dilakukan dengan tunai. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” tegasnya.

Dalam hearing tersebut, Komisi II DPRD Bengkulu Tengah juga menyoroti antrean kendaraan di SPBU Kembang Seri yang dinilai sering memicu kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan mengular hingga ke badan jalan.

Jon Karnedi meminta pihak SPBU segera melakukan penertiban antrean kendaraan agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

“Di SPBU Kembang Seri, antrean kendaraan sering menyebabkan kecelakaan. Saya minta seluruh kendaraan yang mengantre harus ditertibkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pelayanan operator SPBU juga menjadi perhatian serius DPRD. Jon Karnedi menilai pelayanan di sejumlah SPBU masih kurang maksimal dan tidak sesuai standar pelayanan.

Ia bahkan meminta operator yang tidak menjalankan pelayanan sesuai standar 3S yakni senyum, sapa dan salam untuk dievaluasi hingga diberhentikan.

“Untuk operator SPBU yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar 3S, harus dipecat,” tutupnya. (ADV)