BENGKULU – Sikap tegas ditunjukkan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, yang menolak penggunaan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas beserta anggaran operasionalnya. Langkah tersebut ia ambil sebagai bentuk komitmen untuk menekan beban anggaran daerah dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, penggunaan fasilitas dinas bagi pejabat publik sering kali menguras biaya operasional yang besar. Dana tersebut, kata Teuku, seharusnya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi warga Bengkulu.

“Sejak awal menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, saya sudah menolak rumah dinas dan mobil dinas. Karena masih banyak kebutuhan yang jauh lebih penting dan bermanfaat, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, pemberian beasiswa, hingga pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Teuku Zulkarnain saat dikonfirmasi, Minggu (26/10/2025).

Ia menjelaskan, rumah dinas pejabat umumnya membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Hal serupa juga terjadi pada kendaraan dinas yang menuntut anggaran tambahan untuk bahan bakar, perawatan, dan penggantian suku cadang.

“Ketika rumah dinas ditempati, tentu menghabiskan biaya operasional yang tidak sedikit. Begitu juga dengan mobil dinas—ada biaya tambahan untuk BBM, ganti ban, dan perawatan lainnya. Dengan tidak menggunakan fasilitas tersebut, saya berharap anggarannya bisa dialihkan untuk program yang menyentuh masyarakat kecil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Teuku mengajak pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar bersama-sama meninjau kembali kebijakan penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat Bengkulu.

“Saya berharap dana itu dapat digunakan untuk program seperti pembangunan rumah layak huni, bantuan bedah rumah, atau kegiatan sosial lain yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena hakikatnya jabatan ini adalah amanah rakyat, bukan untuk menikmati fasilitas mewah,” tutupnya. (*)