Bengkulu - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan, Herian Johari kritik pembangunan infrastruktur fisik Pemerintahan Daerah Bengkulu Selatan. Terutama program pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Herian Johari menjelaskan bahwa struktur pengalokasian anggaran pembangunan di dinas PUPR tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan antar kecamatan.

Lanjut Herian Johari, contohnya pada Tahun Anggaran 2023 ini, tidak ada satupun proyek pembangunan fisik dinas PUPR yang mengucur ke Kecamatan Pino Raya baik berupa pembangunan jalan, jembatan dan rabat beton, siring maupun proyek fisik lainnya yang bersumber dari pagu anggaran dinas PUPR.

"Pada dasarnya yang saya soroti kegiatan fisik di Dinas PU, diluar pokir, anggota dewan terkusus di Dapil 2 itu sangat disayakan tidak kebagian. Karena menurut saya, yang sudah saya sarankan dari awal pembahasan, bawasanya kita minta pembangunan di Bengkulu Selatan ini yang merata dan berkeadilan. Saat itu sangat disayangkan Pino Raya tidak kebagian, itu yang sangat kita sesalkan" ungkap Herian Johari dari Fraksi Demokrat, Rabu (21/06/23).

Padahal Pihaknya telah menyampaikan banyak usulan pada pembahasan anggaran, dirinya menyayangkan sikap Pemerintah Daerah seolah-olah Kecamatan Pino Raya dianak tirikan.

"Pino Raya adalah kecamatan dengan wilayah nomor dua paling luas dan jumlah penduduk terbanyak kedua dibanding kecamatan lain, tegasnya.

Bukan hanya itu, Herian juga menyoroti ketimpangan pembangunan, adanya beberpa proyek fisik yang belum berjalan padahal sudah memasuki pertengahan tahun. (AP/red)