Babel, Penarafflesia.com - Anggota Komisi 3 DPRD Bangka Belitung, Ir. H. Azwari Helmi, menyoroti kondisi pertambangan di provinsi tersebut dan memperingatkan pemerintah agar responsif terhadap kekhawatiran masyarakat terkait situasi pertambangan.

Anggota Fraksi PPP ini menyampaikan keprihatinan atas keluhan dan kekhawatiran masyarakat yang terkait langsung dengan sektor pertambangan, terutama tambang timah, yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Babel.

"Dampak yang harus diwaspadai adalah yang langsung kepada masyarakat. Fakta bahwa sebagian besar masyarakat kita, kehidupan ekonominya di sektor (Timah) ini, sebagai penambang. Mereka berada pada mata rantai dari hulu ke hilir pertimahan. Jika hilirnya belum terbuka, maka hulu nya juga tersendat. Ini harus menjadi perhatian pemerintah," ungkap Azwari Helmi.

Helmi menekankan pentingnya kepastian hukum dan investasi di sektor pertambangan, khususnya tambang timah. Ia meminta agar proses perizinan terus berjalan sesuai prosedur dan jika memenuhi persyaratan.

"Perijinan atau persetujuan seperti RKAB, dokumen lingkungan atau rekomendasi, jika memang sudah memenuhi prosedur dan persyaratan, seharusnya sudah harus dikeluarkan. Jangan sampai seolah ini efek dari perkara dugaan Tipikor yang sedang diusut Kejagung. Proses hukum tetaplah proses hukum, namun prosedur layanan terkait perijinan tidak seharusnya terdampak," tambahnya.

Saat ini, belasan perusahaan smelter swasta belum beraktivitas karena belum diterbitkannya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Dirjen Minerba. Situasi ini diduga sebagai dampak dari kasus dugaan Tipikor yang melibatkan PT. Timah Tbk dan mitra kerjasamanya dalam tata kelola komoditi Timah.

Helmi mengimbau agar pemerintah mengatasi masalah ini dengan cepat demi kelangsungan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pewarta : Red

Editor : Yusuf