BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025, yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang menandai dimulainya forum dengan ucapan, “Dengan Bismillah, acara FGD Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu tahun 2025 saya buka.”

FGD yang mengusung tema “Sinergi Tata Kelola dan Keberlanjutan Finansial Program JKN” ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program serta memastikan pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Wiwieng, menyampaikan bahwa Program JKN terus menunjukkan capaian positif. Hingga 2024, jumlah peserta mencapai 278,09 juta jiwa atau 97,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pemanfaatan layanan juga meningkat menjadi 685,4 juta kunjungan per tahun, dengan total biaya pelayanan kesehatan hingga September 2025 mencapai hampir Rp140 triliun.

“Angka ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap JKN sekaligus meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan nasional,” ujar Wiwieng.

Dalam kesempatan tersebut, Herwan Antoni menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan finansial JKN. Ia berharap forum ini menghasilkan rumusan konkret yang dapat mendukung efisiensi dan keberlanjutan program di daerah.

“Pertemuan ini sangat produktif dan memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat tata kelola serta keberlanjutan finansial JKN. Harapan kami, hasil diskusi hari ini bisa menjadi kontribusi nyata dari Provinsi Bengkulu bagi kebijakan kesehatan nasional,” tutur Herwan.

Herwan juga mendorong optimalisasi peran Dinas Sosial dalam pembaruan data peserta agar selaras dengan kebijakan BPJS Kesehatan, termasuk rencana pengalihan peserta Funding Based (FB) Mandiri ke JKN pusat guna mengurangi beban APBD daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Bengkulu berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan semakin kuat, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. (adv)