Penarafflesia.com - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyoroti pernyataan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, terkait capaian dan penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Bengkulu. Menurut Edwar, implementasi UHC belum sesuai dengan yang dijanjikan, memunculkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan di tengah masyarakat.

Menurut Edwar, meskipun program UHC diluncurkan dengan tujuan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat, namun kenyataannya implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan yang dijanjikan. Salah satu contohnya adalah ketika masyarakat ingin berobat, Gubernur menyatakan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan KTP dan KK untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala.

"Namun, kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak benar-benar diterapkan, dan masyarakat kerap kesulitan mendapatkan layanan kesehatan," ungkap Edwar.

Edwar menegaskan bahwa UHC bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, seperti yang disampaikan oleh Gubernur. "Praktik di bawah itu yang tidak benar," tambahnya.

Dalam menghadapi kondisi saat ini, Edwar merekomendasikan agar Gubernur melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran Dinas Kesehatan serta pihak BPJS Kesehatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah disampaikan dapat benar-benar direalisasikan dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jika apa yang disampaikan oleh Gubernur benar adanya, maka seluruh orang di dinas kesehatan harus dievaluasi, termasuk pihak BPJS, karena mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya situasi. Keluhan masyarakat mengenai hal ini cukup banyak, karena ketika mereka ingin berobat, pihak faskes seringkali meminta KTP dan kemudian mengkonfirmasi adanya tunggakan pembayaran sebelum melayani. Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan," tegas Edwar.

Diharapkan, dengan evaluasi menyeluruh ini, implementasi UHC di Bengkulu dapat ditingkatkan sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari program ini tanpa hambatan yang tidak perlu. (Adv)