BENGKULU – Kabar yang menyebut Gubernur Bengkulu Helmi Hasan diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dipastikan tidak benar. Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ana Tasia Pase, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial itu merupakan berita bohong atau hoaks.

Isu tersebut pertama kali muncul dari unggahan akun media sosial bernama “Vox Populi VD”, yang menulis narasi seolah-olah Gubernur Helmi terlibat dalam pemeriksaan di Kejagung.

“Itu sama sekali tidak benar. Kami sudah menelusuri sumbernya dan mengetahui identitas serta alamat pemilik akun berinisial F,” ujar Ana Tasia Pase, Rabu (29/10).

Ana menambahkan, pihaknya telah melayangkan somasi kepada pemilik akun tersebut. Dalam somasi itu, diminta agar unggahan segera dicabut dan disertai permintaan maaf secara terbuka.

“Kami beri waktu tiga hari sejak somasi dikirim. Kalau tidak ada itikad baik, kami akan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Bengkulu,” tegasnya.

Ana juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, apalagi yang menyangkut nama baik pejabat atau institusi pemerintahan.

“Kami menghargai kebebasan berpendapat, tapi bukan berarti bebas menyebarkan fitnah atau hoaks yang bisa merugikan orang lain,” ujarnya menutup pernyataan. (*)