Seluma, Penarafflesia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Seluma menggelar rapat lanjutan Paripurna dengan agenda Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos didampingi Waka II Ulil Umidi, S.Sos. Anggota DPRD Seluma Serta Sekretaris Daerah kabupaten seluma Darpinudin,Unsur FKPD dan Kepala OPD serta para Camat berikut tamu undangan lainnya.selasa, (15/6/2021 ).

Dalam kesempatan yang di berikan, fraksi PDI menyampaiakan pandangan terhadap nota pengantar Tentang Raperda pertanggungjawaban Angaran pendapatan Belanja Daerah tahun Anggarsn 2020 menyampaikan bahwa kabupaten seluma sudah mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian ( WTP ).namun penghargaan WTP tersebut suatu kewajiban.walau sebenarnya terkesan di paksakan.ujar juru bicara Fraksi PDI.

Dalam kesempatan ini juga,Fraksi Golkar juga mengucapkan Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap saudara Bupati Seluma dalam penyampaian Nota Pengantar tentang Raperda pertanggungjawaban Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.serta ucapan selamat kepada pemerintah kabupaten seluma yang mana telah merai peringkat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI wakil Bengkulu.

Ada beberapa hal yang di sampaikan Fraksi Golkar dalam menanggapi Nota pengantar Raperda Pertanggunjawaban Anggaran pendaatan belanja daerah tahun Anggaran 2020.

1. Realisasi Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 65.156.314.890,42 atau mencapai target 114,16 % dari target yang di tetapkan.Akan tetapi dari target yang di tetapkan ada beberapa pendapatan yang belum mencapai target.diantaranya :

• Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah
• Pendapatan yang bersumber dari Retrebusi daerah
• Pendapatan yang bersumber dari Dana bagi hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bengkulu.

1. - Belanja Hiba ditetapkan sebesar 40.529.300.000,00
   • Belanja Bantuan sosial ditetapkan sebesar 3.685.000.000,00
   • Belanja Bantuan keuangan sebesar 191.544.329.800,00
   • Belanja modal Aset Tetap lainya di tetapkan 3.053.858.000,00
2. Terkait dengan Aset agar kiranya Pemerintah kabupaten seluma supaya bisa menuntaskan pendataan aset yang dimiki kabupaten seluma baik aset bergerak atau tidak bergerak.
3. Kewajiban yang masi harus di bayar di tahun 2020 sebesar 4.479.101.615,05.

Terkait dengan kesemuanya tadi kami dari Fraksi Golkar mohon penjelasannya.

Kami juga dari Fraksi Golkar memberikan saran dan masukan berharap kedepanya sumber pendapatan ini bisa mencapai target.yang mana selama ini belum di kelolah dan di tarik Retrebusi serta pajaknya.seperti PDAM,TOWER TELPON SELULER,PAJAK REKLAME,SARANG WALET,PENGELOLAHAN OBJEK WISATA,PARKIR serta RETRIBUSI PASAR-PASAR yang belum di tarik Retribusinya.ujar Yulian Iswandi,S.SOS juru bicara Fraksi Golkar

Fraksi PPS dalam kesempatan ini juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat kabupaten seluma.diantaranya :

1. Berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang semakin menipis dan
2. Berkaitan dengan Infrastruktur yang ada di kabupaten seluma supaya hal ini menjadi perhatian dan proritas kita bersama.diantaranya jalan yang menuju kecamatan Ulu talo,link pasar tais ke pasar seluma,link jalan puguk lubuk Resam,pasar seluma ilir talo dan selebar selinsingan.serta link jalan sepanjang jalan merdeka pasar tais dan jalan lubuk kebur ke perumahan dinas Bupati.

Kami juga dari Fraksi PPS mengucapkan Apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah kabupaten seluma terkait penghargaan Wajar tampa pengecualian (WTP) dari BPK RI Wakil Bengkulu.

Serta pada kesempatan ini juga Fraksi PPS kembali mengingatkan dan menegaskan disetiap penyampaian LKPJ mesti ada catatan tentang daya serap dari setiap satuan kerja dan dinas yang belum maksimal dan optimal,"ujarnya. (Arzan/Adv)