Kota Bengkulu – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, memastikan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi kembali menjalankan agenda kedinasan pada Senin (27/7/2026).

Menurutnya, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dijadwalkan menghadiri sejumlah kegiatan resmi Pemerintah Kota Bengkulu yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Insya Allah hari ini beliau hadir dalam kegiatan yang sudah diagendakan," ujar Medy, Senin (27/7/26).

Berdasarkan agenda resmi, Walikota akan menghadiri Sosialisasi Kelurahan Binaan Imigrasi, di Ruang Hidayah I Kantor Walikota Bengkulu pukul 09.30 WIB. Selanjutnya, pukul 10.30 WIB menerima audiensi dan silaturahmi Pimpinan Ombudsman RI di ruang kerja Walikota bersama Sekda, Asisten III, dan Kabag Organisasi.

Pada siang hari, tepat pukul 14.00 WIB, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi juga dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyampaikan pendapat akhir Walikota.

Kehadiran Walikota Bengkulu dalam agenda tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi yang sempat berkembang mengenai keberadaannya setelah penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, pada Sabtu (25/7/2026).

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Dedy Wahyudi menghilang pascapenggeledahan. Isu itu telah dibantah oleh kuasa hukum Pemerintah Kota Bengkulu, Rizki Dini Hasanah, SH.

"Pak Walikota dalam keadaan sehat dan masih beraktivitas seperti biasa. Beliau juga masih berada di kediamannya," kata Dini, Minggu (26/7/2026).

KPK juga sudah menjelaskan penggeledahan terhadap rumah Noprisman merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari.

Selain rumah Noprisman, tim penyidik juga menggeledah kantor serta rumah pihak swasta di Bengkulu yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah.

"Penggeledahan ini adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam pengembangan penyidikan perkara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (26/7/2026).

Dengan kepastian agenda resmi yang telah diumumkan Pemerintah Kota Bengkulu, aktivitas pemerintahan dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. (Op)