Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Dengar Pendapat/Hearing bersama pihak terkait sebagai tindak lanjut dari aksi unjuk rasa 26 September pada peringatan Hari Tani.

Perwakilan yang hadir dalam hearing dari peserta aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Tani yakni Forum Bengkulu Bersatu Menolak, IMM, HKTI Seluma, dan perwakilan masyarakat Bengkulu Utara, Seluma, Muko-Muko serta Teluk Sepang, Kota Bengkulu.

Hearing dewan pada hari ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jonaidi, S.P., M.M., yang diikuti oleh anggota Komisi I dan III. Tampak anggota dewan yang hadir diantaranya Sri Rejeki, Suimi Fales, Usin Abdisyah, Muharamin, Dempo Xler, Raharjo Sudiro, Herwin Suberhani dan Holil.

Duriman, salah satu perwakilan dari masyarakat sebelas desa penyangga menyampaikan adanya Hak Guna Usaha (HGU) Ganda. “Kami tidak terlena dengan janji manis pemerintah atau DPRD, karena kami sudah lakukan aksi ke Jakarta, unjuk rasa di depan Istana Negara dan di Kementerian Agraria & Tata Ruang (ATR).” ujar Duriman, Senin (10/10).

Sementara itu Heri Supriyadi, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Seluma mengatakan, “Masalah pertambangan dan masalah sengketa pertanahan di Seluma itu harus segera dibenahi.” kata Heri Supriyadi.

Menyikapi banyaknya permasalahan yang dibahas dalam hearing ini, Jonaidi mengungkapkan akan dibahas satu per satu. “Dalam Undang-Undang (UU) DPRD tidak ada kewenangan dalam pemberian izin apapun, yang berwenang dalam memberikan izin atau rekomendasi itu adalah eksekutif, misal izin perkebunan dari Kabupaten dalam hal ini Bupati baru selanjutnya diteruskan ke Gubernur.” ungkap Jonaidi.

“Dalam hal yang sifatnya masih perlu didalami, kami akan dalami terlebih dahulu bersama kawan-kawan dari lintas komisi, nanti kita bahas dalam rapat berikutnya yang segera akan dibuat jadwalnya.” lanjut Jonaidi.

“Mengenai surat pernyataan yang telah kami tandatangani bersama adek-adek mahasiswa dalam aksi menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu, semua itu sudah dibawa unsur pimpinan ke pusat, dan kami tidak ada kewenangan dalam hal memutuskan.” pungkas Jonaidi. (sw/Adv)