Bengkulu - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema 'Deklarasi Netralitas Kepala Desa dan ASN dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemilu', Jumat (15/11/2024). 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah mengapresiasi peran strategis Gakkumdu dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. 

“Rakornas ini penting untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam menghadapi tantangan pemilu. Netralitas ASN dan kades (kepala desa) harus diwujudkan secara nyata demi menciptakan proses demokrasi yang transparan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar-lembaga untuk memastikan Pilkada Serentak 2024, agar dapat berlangsung lancar, aman dan tertib. 

"Kolaborasi yang solid menjadi kunci yang sangat penting, terutama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi," tuturnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, SP, M.Si menekankan, Pilkada Serentak 2024 merupakan ujian penting bagi demokrasi di Indonesia. 

Ia menyoroti potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dan kades, dan dinilai dapat memengaruhi hasil Pilkada itu sendiri. 

“Netralitas bukan hanya soal etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Jika ada keberpihakan, sanksi pidana siap diberlakukan,” tegasnya.

Eko menambahkan, integritas pemilu harus dijaga untuk memastikan demokrasi yang sehat. Pilkada bukan hanya tentang jumlah suara, tetapi juga tentang kepercayaan publik. 

"Kredibilitas demokrasi terletak pada kebebasan dari manipulasi dan pelanggaran hukum. Deklarasi netralitas ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk menciptakan Pilkada yang bersih, adil dan bebas dari intervensi pihak-pihak tidak bertanggung jawab," tutupnya.

Penulis : Yantori R. || Redaktur: Fatmala