Walikota Bengkulu Intruksikan OPD dan ASN Wajib Laporkan Bukti Lunas PBB

Pena Rafflesi.com – Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala OPD, Kepala Badan, Direktur PDAM, Direktur RSHD dan Lurah Kota Bengkulu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota Bengkulu No 03 Tahun 2019.

Dalam instruksi Wali Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019, dijelaskan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 09 Tahun 2014.

Dimana, Wali Kota Bengkulu Helmi instruksikan kepala perangkat daerah untuk menginventarisir kewajiban atas pembayaran PBB lingkup perangkat daerahnya masing masing serta menyampaikan bukti lunas pembayaran PBB ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) paling lambat minggu pertama September tiap tahunnya.

Selanjutnya, bagi Badan / Kantor / Dinas yang memiliki tupoksi pelayanan publik agar menjadikan tanda bukti lunas PBB sebagai salah satu syarat pelengkap dokumen.

Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu yang membidangi disiplin OPD dan ASN Kota Bengkulu mengkordinir salinan bukti lunas atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan seluruh ASN ruang lingkup jajaran pemerintahan Kota Bengkulu.

“Atas Instruksi Wali Kota Bengkulu, BKPP kota Bengkulu mengoptimalkan dan mengkordinir salinan bukti lunas pembayaran PBB seluruh ASN Kota Bengkulu dan menyampaikannya paling lambat sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bengkulu,” ungkap Plt Kepala BKPP Kota Bengkulu, Sehmi, Kamis (20/6/2019).

Sehmi menambahkan, penyampaian bukti lunas pembayaran PBB sebagai bentuk disiplin ASN Kota Bengkulu dalam rangka membayar pajak serta syarat mutlak dalam rekomendasi jabatan Eselon II, III dan IV.

“Untuk rekomendasi Jabatan Eselon, ASN Kota Bengkulu juga harus melampirkan pembayaran lunas PBB dan Kepala OPD yang tidak juga melaporkan PBB OPD nya diduga melakukan tindakan korupsi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah,” pungkas Sehmi (MC)