Skip to main content

Muswil Muhammadiyah: Riuh Kontestasi Elit

Oleh: Elfahmi Lubis*

Dalam rangka menyambut perhelatan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-10 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, yang insyaallah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, saya mengajak seluruh warga Muhammadiyah dimana pun berada untuk menjadikan momentum Muswil ini sebagai sarana evaluasi dan yang paling utama adalah bagaimana mampu menelorkan keputusan-keputusan penting yang genuine untuk kemaslahatan umat wabil khusus warga Muhammadiyah. 

Persoalan pembinaan kader dan bagaimana menghadirkan Muhammadiyah secara nyata dalam denyut kehidupan  masyarakat  ditengah persoalan keumatan seperti kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan marginalisasi sosial, merupakan agenda mendesak. Selain itu momentum Muswil harus dijadikan sarana bagi warga Muhammadiyah untuk menyusun proposal dalam bentuk agenda-agenda strategis kedepan, baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan. Muhammadiyah tidak boleh menjadi penonton dalam setiap laga kebangsaan yang sangat berpengaruh pada kepentingan rakyat, baik dalam tingkat lokal maupun Nasional. Namun sebaliknya Muhammadiyah harus mengambil peran strategis dalam rangka memastikan bahwa kepentingan rakyat terlindungi dalam berbagai kebijakan pemerintah dan negara. Agenda besar lain adalah bagaimana membumikan kerja-kerja Muhammadiyah dalam relung terdalam hati umat. 

Muhammadiyah tidak boleh tercerabut dari akar masyarakat, untuk itu manfaat kehadiran Muhammadiyah tidak boleh hanya dirasakan oleh elitnya saja tapi harus juga dirasakan oleh seluruh warga Muhammadiyah. Berbagai keresahan dan kegelisahan warga muhammadiyah di level grass root (akar rumput) seperti di ranting dan cabang tentang keringnya kehadiran serta kerja persyarikatan harus dijawab dalam arena Muswil ini, dengan menelorkan keputusan penting tentang program penguatan kader dan warga Muhammadiyah dilevel bawah.

Makna Muswil tidak boleh dikerdilkan dengan keriuhan hanya pada pemilihan elit pimpinan saja dan kasak-kusuk siapa yang akan terpilih di jajaran 13 elit pimpinan. Jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana Muswil bisa merumuskan keputusan penting organisasi untuk kepentingan keumatan dan kebangsaan. Pemilihan elit pimpinan Muhammadiyah harus mengedepankan sikap yang akhlakul karimah  dan menjauhkan cara-cara menghalalkan berbagai cara demi mencapai ambisi dan tujuan. Terlalu mahal mengorbankan persyarikatan yang besar ini hanya untuk memenuhi ambisi pribadi atau kelompok.  Muhammadiyah tidak boleh dijadikan seperti mendorong "mobil mogok", setelah mobilnya hidup lalu pendorongnya ditinggalkan. Muhammadiyah juga tidak boleh dijadikan kendaraan hanya untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompok setelah kepentingan tercapai lalu Muhammadiyah ditinggalkan.

Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar bercorak modernis di negeri ini sudah tidak dapat disangsikan peran dan kontribusinya, baik dalam konteks kebangsaan maupun keumatan.  Corak modernis Muhammadiyah ini telah menempatkan organisasi Islam ini sebagai kawah candradimuka peradaban, baik secara kultural maupun struktural. Perhatian Muhammadiyah dalam persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan bukti nyata bahwa penyelesaian masalah keumatan tidak cukup dengan seruan narasi yang mengajak pada kebajikan saja, tapi harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata membantu persoalan kehidupan umat. Oleh sebab itu dalam Muhammadiyah dikenal konsep tauhid sosial.

Tauhid sosial merupakan tauhid yang berfungsi sosial. Dalam pengertian, tatkala setiap Muslim bersaksi bahwa “Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,” maka dalam seluruh aspek kehidupan, ia tidak boleh melepaskan diri dari persaksian tersebut (Amien Rais, 1998: 141). Karena tidak jarang ditemui bahwa, mereka yang saleh secara ritual, tidak memberikan kontribusi apapun terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada. Dengan demikian, tauhid sosial ini selaras dengan spirit sosial Islam, yang tertuang dalam al-Qur’an surat al-Maun, yang menegaskan bahwa, hanyalah pendusta agama semata bagi siapa saja yang menjalankan segala praktik ritual keagamaan, sementara mereka mengabaikan persoalan kemiskinan dan marginalisasi sosial.

Disamping dalam perjuangan politik dan kebangsaan, di Muhammadiyah juga dikenal gerakan Jihad Konstitusi sebagai bentuk perjuangan  melawan segala bentuk regulasi negara yang bertentangan dengan kepentingan umat, bangsa dan negara melalui cara-cara yang konstitusional. Jihad konstitusi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan amar makruf nahi munkar, tidak pernah mentolerir cara-cara kekerasan dan menghalalkan berbagai cara dalam perjuangan politik. Hal ini seharusnya menjadi pedoman seluruh warga Muhammadiyah dalam berlomba-lomba fastabiqul khairat.  

Dalam konteks kebangsaan, politik Muhammadiyah adalah politik nilai agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa tegak dan diimplementasikan sebaik-baiknya. Muhammadiyah, meyakini eksistensi Indonesia akan terancam tanpa Pancasila dan UUD 1945. Hasil Sidang Tanwir di Semarang pada 5-7 Juli 1998 ketika itu memutuskan Muhammadiyah tetap akan berpolitik praktis sesuai keputusan Muktamar 1971 di Makassar. Namun Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk berpartisipasi atau memilih saat perhelatan partai politik di Indonesia.

Penelitian dan kajian yang dilakukan Nashir (2000), Jurdi (2005), Efendi (2014), Al-Hamdi (2018), dan Syaifullah (2019), ada beberapa fakta tentang kepemimpinan Muhammadiyah. 

Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan tidak bisa melepaskan dirinya dari situasi politik di sekitarnya. Meskipun secara tegas menjaga diri dari politik praktis, sikap dan pandangan politik Muhammadiyah menjadi salah satu penentu nasib dan masa depan republik ini.

Kedua, gerakan politik Muhammadiyah adalah gerakan politik kultural di mana Muhammadiyah tidak terlibat secara aktif dalam struktur dan institusi-institusi politik maupun pemerintahan. Ini yang dalam pandangan Amien Rais disebut sebagai “politik adiluhung” (high politics) di mana Muhammadiyah tidak terjebak dalam politik kekuasaan maupun politik kepemiluan tetapi menjadi bandul penentu dalam momen-momen strategis kebangsaan.

Semoga tulisan sederhana dari penulis yang tak lebih hanya serpihan rengginang di Muhammadiyah ini bernilai manfaat dan mencerahkan. Hal ini semata-mata didorong oleh panggilan moral sebagai bentuk kecintaan yang tulus pada persyarikatan Muhammadiyah. Selamat Ber-MUSWIL,  JAYA SELALU MUHAMMADIYAH. ** 

(Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu)

  • KENZO CELL

Berita Terkini