Miris, Diduga Tenaga Medis dan Non Medis di RSUD Mukomuko Tahun 2022 Kerja Tanpa Gaji

Pena Rafflesia, Mukomuko — Miris, ratusan tenaga medis dan non medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko untuk jasa piket tahun 2022 dihapus alias bekerja tanpa digaji.

Permasalahan ini akan mengurangi pelayanan masyarakat, karena ketika masyarakat datang untuk berobat tidak jam kerja, ditakutkan nanti para tenaga medis dan non medis tidak ada. Karena pelayanan medis dan non medis karena gaji mereka di nol kan. Pasti akan terjadi tidak normalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko terhadap masyarakat.

Saat awak media menghubungi Direktur RSUD Mukomuko Dr Syafriadi, Sp, PD mengatakan kita dari RSUD telah mengajukan anggaran untuk jasa piket medis dan non medis untuk tahun 2022 sebanyak Rp 1.8 miliar. Sementara kita masih menunggu verifikasi dari Gubernur. Untuk para jasa piket RSUD sebanyak lebih kurang dari 300 orang yang kebanyakan dari tenaga sukarela.

“Lebih 300 orang petugas di RSUD ini berstatus sebagai tenaga kerja sukarela, yang diharapkan hanya jasa piket,” kata Direktur RSUD Syafriadi Kabupaten Mukomuko Jum’at (17/12/2021).

Dilanjutnya, untuk piket RSUD kebanyakan dari tenaga suka rela (TKS), termasuk Dr anak. Petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan staf tata usaha yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia menegaskan pula, lebih kurangs 300 orang petugas kesehatan di RSUD ini bekerja dengan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, cuma mengharapkan jasa piket. Apabila ajuan jasa piket RSUD dihapuskan maka ditakutkan nanti kerja piket RSUD tidak maksimal.

Permasalahan ini kita sudah sampaikan kepada Setda dan Bupati, untuk membantu tentang permasalahan jasa piket RSUD. Supaya para petugas medis dan non medis bisa mendapatkan jasa piket nantinya. RSUD masih dalam klarifikasi sehingga mereka diakomodir dalam kegiatan ini, termasuk jasa pelayanan. Setiap petugas kesehatan yang mendapat giliran piket pada siang maupun malam hari.

“Untuk yang piket Kebanyakan dari Tenaga suka rela,mereka bersedia bekerja tanpa mendapat imbalan gaji setiap bulannya.
Hanya uang jasa yang diterima petugas kesehatan tersebut karena tidak ada anggaran untuk membayar gaji mereka setiap bulan, kita berharap supaya ajuan untuk anggaran jasa piket ini bisa di akomodirkan,” tutup Syafriadi. (Dnex)