LIRA MM Minta Para Kades Transparan dan Berdayakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Penarafflesia.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kabupaten Mukomuko (MM), Salaman Afaris, meminta para kepala desa se-Kabupaten Mukomuko agar mengikut sertakan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam mengelola dana desa.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar melibatkan pemuda pemudi yang memiliki SDM dan pengangguran. Karena masih banyaknya anggaran desa yang untuk membangun desa asal dikerjakan, termasuk Badan Usaha Milik Desa yang belum dikelola secara baik dan fropesional, serta 8 persen dana Covid yang tidak transparan dalam penggunaannya.

“Hal itu tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,” tuturnya di posko JMSI. Jum’at (19/11/2021).

Dilanjutnya, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

“Pada Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin;dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa,” paparya.

“Untuk menghindari tuduhan yang tidak pada tempatnya kami berharap para kepala desa transparan dalam pengelolaan anggaran dan menyediakan informasi publik,” tambahnya.

Masyarakat boleh meminta data dan informasi yang berkenaan dengan desa, pengelolaan dan realisasi keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 tentang Informasi Publik Desa.

Masyarakat boleh meminta datanya ke PPID Desa, sebab setiap orang kedudukannya sama di depan hukum dengan alasan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Anggaran yang ada di desa dan agar tidak terjadinya kebocoran anggaran desa dan praktek menguntungkan diri sendiri oleh kepala desa dan perangkat desa.

“Dalam hal ini masyarakat harus menggunakan haknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan tertulis tersebut,” tutupnya. (Dnex)