Nasional - Kementerian Kebudayaan membuka ruang kolaborasi strategis dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dalam upaya memperkuat diseminasi narasi kebudayaan nasional serta konservasi aksara daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dan jajaran Pengurus Pusat JMSI di Ruang Mataram, Jakarta, Selasa (3/3/2026).Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum dialog strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah dan media dalam mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa media memiliki posisi sentral dalam membentuk opini publik sekaligus menyebarluaskan narasi budaya secara berkelanjutan.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menyampaikan bahwa sebagai salah satu konstituen muda di Dewan Pers, JMSI berkomitmen mengambil peran lebih aktif dalam isu-isu kebudayaan. Salah satu fokus utama yang diangkat adalah konservasi aksara daerah sebagai bagian dari identitas bangsa yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan amanat konstitusi dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Ia merujuk pada Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia.

“Tugas pemajuan kebudayaan nasional tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah. Media memiliki peran sangat erat dalam membangun narasi dan memperluas jangkauan informasi kebudayaan,” ujar Fadli dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, saat ini diperlukan penguatan diseminasi informasi, termasuk menghidupkan kembali narasi dari berbagai situs kebudayaan dan kekayaan tradisi lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Tanpa narasi yang kuat, upaya revitalisasi budaya berisiko kurang dikenal publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Dalam kesempatan itu, Fadli juga memaparkan bahwa kementerian tengah mempercepat penetapan dan pelestarian cagar budaya serta Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Dari total WBTB yang telah ditetapkan, sekitar 10–20 persen di antaranya berasal dari sektor kuliner. Bahkan, Indonesia saat ini sedang mengusulkan tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO.

Ia menekankan bahwa setiap langkah pelestarian harus diiringi strategi komunikasi publik yang efektif. Revitalisasi, menurutnya, perlu dikemas dalam kampanye yang terstruktur agar memiliki daya jangkau luas dan berdampak nyata.

“Selain memperkuat literasi budaya bagi masyarakat Indonesia sendiri, kita juga harus membangun komunikasi yang mampu menjangkau publik global,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya penguatan cerita rakyat sebagai bagian dari ekosistem budaya yang hidup di tengah masyarakat. Saat ini, kementerian tengah mengumpulkan dan melakukan digitalisasi cerita-cerita rakyat dari berbagai daerah sebagai langkah konservasi sekaligus adaptasi di era digital.

Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan Anindita Kusuma Listya, Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik Muhammad Asrian Mirza, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Ibnu Hamad, Direktur Pengembangan Budaya Digital Andi Syamsu Rijal, serta Kepala Balai Media Kebudayaan Abu Chanifah.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbangun ekosistem narasi kebudayaan yang berbasis riset, terintegrasi dengan media digital, serta mampu menjangkau audiens nasional dan internasional. Sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan JMSI menjadi langkah konkret memastikan kebudayaan Indonesia tetap lestari, adaptif, dan kompetitif di panggung global. (jmsi)