KAUR - Pemerintah Kabupaten Kaur menerima tiga piagam penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Kabupaten Kaur berhasil meraih peringkat pertama dalam pengelolaan Dana Desa (DD), peringkat kedua dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), serta peringkat ketiga dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna, Joko Prayitno, dan diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur, Harles Feferman, SE, MM, pada Rabu (4/3/2026).

Kepala BPKAD Kabupaten Kaur, Harles Feferman, SE, MM, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, penghargaan yang diberikan oleh KPPN Manna melalui proses penilaian yang ketat. Kabupaten Kaur dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari penyaluran, pelaporan hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Untuk kategori pengelolaan Dana Desa, Kabupaten Kaur dinilai unggul dalam aspek penyaluran, pelaporan, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga berhasil meraih peringkat pertama.

Sementara pada pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), pengelolaan anggaran yang dinilai efektif dan tepat sasaran mengantarkan Kabupaten Kaur meraih peringkat kedua.

Adapun pada kategori pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Kabupaten Kaur juga menunjukkan kinerja yang baik sehingga berhasil meraih peringkat ketiga.

“Capaian yang kita raih saat ini harus terus dipertahankan ke depan. Sementara yang masih kurang akan terus kita perbaiki, sehingga pada masa mendatang Kabupaten Kaur bisa menjadi yang terbaik di semua kategori,” ujar Harles.

Ia juga berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab. (Adv)