Menurut data yang dirilis oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luasan hutan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, luas hutan mencapai 653.422 hektar, namun pada tahun 2023, luas hutan turun menjadi 645.116 hektar.

Penurunan ini menjadi sorotan serius bagi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler. Dempo menyatakan keprihatinannya terhadap berkurangnya luas hutan, karena tidak hanya merugikan sumber daya alam, tetapi juga berpotensi memicu bencana alam bagi Bengkulu, sebuah wilayah yang rentan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor.

"Dampak dari hilangnya hutan ini bukan hanya pada hilangnya sumber daya alam. Tetapi juga potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor," ujar Dempo Xler.

Dalam konteks ini, Dempo mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengambil langkah-langkah tegas. Ia menilai pentingnya tindakan keras terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan, serta menekankan urgensi dari upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah mengalami kerusakan.

"Pemerintah perlu menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perusakan hutan dan melakukan upaya serius untuk rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah rusak," tambahnya.

Dengan perhatian dan tindakan yang tepat dari pemerintah dan semua pihak terkait, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi masalah penurunan luas hutan dan mencegah dampak negatifnya terhadap lingkungan serta masyarakat Bengkulu. (Adv)