KPK Gelar Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Luncurkan Indikator Monitoring Center  for Prevention (MCP) Tahun 2023

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di Jakarta pada Selasa (21/03). 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di Jakarta pada Selasa (21/03). 

 

BENGKULU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di Jakarta pada Selasa (21/03). 

Rakor ini dihadiri oleh para Gubernur dan perwakilan dari Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang membahas sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Ketua KPK RI Firli Bahuri menjelaskan bahwa Pemda merupakan instansi dengan risiko korupsi tertinggi, dan peningkatan risiko korupsi di daerah menjadi perhatian KPK. Melalui MCP yang mencakup delapan fokus area, KPK berharap dapat mendorong perbaikan tata kelola.

 Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan pembacaan Komitmen Anti Korupsi Kepala Daerah untuk mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan APBD.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, dan para pejabat struktural dari KPK, Kemendagri, Menteri ATR/ Kepala BPN, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Sekretaris Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur, bupati/walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Admin MCP se-Indonesia.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan dukungan besar Pemprov Bengkulu untuk program KPK RI dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Selain itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan bahwa Kemendagri telah bersinergi dengan KPK dan BPKP dalam menjalankan program MCP yang terintegrasi di 8 area intervensi.

Gelar Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Luncurkan Indikator Monitoring Center  for Prevention (MCP) Tahun 2023

Dalam upaya mencegah celah tindak pidana korupsi, Suhajar menekankan bahwa pengelolaan APBD harus dijauhkan dari praktik korupsi dan harus berfungsi sebagai alokasi yang menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

Kegiatan Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di daerah. Dengan adanya MCP yang terintegrasi di 8 area intervensi, diharapkan risiko korupsi di daerah dapat dikurangi sehingga tata kelola di daerah menjadi lebih baik dan bersih dari praktik korupsi.

Selain itu, Komitmen Anti Korupsi Kepala Daerah yang dibacakan pada kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan para kepala daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi di daerahnya. Dalam komitmen tersebut, para kepala daerah berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya tindak korupsi dan menindak pelakunya secara tegas.

Kegiatan Rakor dan peluncuran MCP Tahun 2023 ini menjadi salah satu upaya KPK dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, diharapkan tindak pidana korupsi di daerah dapat dikurangi dan tata kelola di daerah menjadi lebih baik dan transparan. (Adv)

Tags
  • Sales
  • BPKAD Kota Bengkulu

Berita Terkini