Skip to main content

Inaugurasi Tiga Mal Pelayanan Publik di Bengkulu,  Upaya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mendampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, meresmikan tiga Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di provinsi Bengkulu.
Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mendampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, meresmikan tiga Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di provinsi Bengkulu.

Bengkulu - Pada Kamis, 16 Maret, Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mendampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, meresmikan tiga Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di provinsi Bengkulu.

Peresmian dilakukan di MPP Bengkulu Kota, dan dua MPP lainnya terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Lebong.

Rosjonsyah menekankan bahwa peningkatan layanan publik tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi dan kemajuan teknologi.

"Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, diperlukan inovasi dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan digitalisasi," kata Rosjonsyah.

 Inaugurasi Tiga Mal Pelayanan Publik di Bengkulu,  Upaya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

Layanan langsung, seperti yang disediakan oleh MPP, merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan yang unggul kepada masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden No. 89 tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi layanan yang baik antara semua entitas layanan, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan sektor swasta, untuk meningkatkan kecepatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan layanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu.

"Kami sangat menghargai dan menyambut berbagai langkah inovatif yang diambil oleh pemerintah Kota Bengkulu dan daerah lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Anas menyatakan bahwa keberadaan MPP adalah simbol kemajuan baru bagi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong. MPP dianggap sebagai jalur cepat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak.

"Konsisten dengan upaya untuk mendorong keberadaan MPP di semua kabupaten dan kota di Indonesia, kami juga mendorong pendirian sistem layanan berbasis digital. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan layanan," kata Menteri Anas.

Dia juga menyebutkan bahwa secara bertahap mereka akan mengintegrasikan daerah yang sudah memiliki MPP sehingga mereka dapat menjadi MPP digital. Dengan demikian, akan ada beberapa layanan yang tidak perlu hadir secara fisik.

"Dengan diresmikannya MPP di tiga daerah di Bengkulu, kami berharap layanan di Bengkulu akan lebih mudah diakses, dan birokrasi dapat melayani masyarakat dengan segera. MPP ini bukan hanya bangunan, tetapi pesannya adalah tentang bagaimana kita dapat mengintegrasikan layanan dengan teknologi dan kenyamanan lainnya," dia menambahkan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Bupati Lebong, Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Tengah, Wali Kota Bengkulu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Staf Ahli. (oki)

Tags
  • Bappeda

Berita Terkini