Hearing ke Kejati, Konsorsium LSM Bengkulu Secepatnya Melengkapi Dokumen Pelaporan

BENGKULU – Untuk mewujudkan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu, Kooordinator Konsorsium LSM Bengkulu, Syaiful Anwar melakukan Hearing ke Kejaksaan Tinggi (kejati) Bengkulu.

Hal ini dilakukan supaya penguatan peran organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) dalam dugaan kasus korupsi. Hingga saat ini dugaan pelanggaran korupsi di Pemerintahan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten belum terselesaikan

Dugaan tersebut seperti di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam hal ini Dinas Pertanian program bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2019/2020, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Koni Provinsi Bengkulu.

Tidak hanya di Pemprov Bengkulu, Syaiful juga menyampaikan dugan kasus di Kabupaten Seluma, yakni Dinas Pendidikan, Disporan, Dinas Pertanian dan PUPR. Begitupun kasus dugaan proyek fiktif pembuatan peta Tata Ruang Bengkulu Tengah yaitu tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2013/2019.

“Hearing kami hari ini memohon pihak Kejati Bengkulu dalam penyelidikan kasus di Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma,” ungkap koordinator Konsorsium LSM usai melangsung diskusi dugaan kasus korupsi, Jumat (16/7).

lanjut Syaiful, “dalam waktu dekat kami akan memberikan seluruh dokumen pendukung dalam laporan kegiatan tersebut,” singkatnya, saat melangsung hearing di Kejati Bengkulu.

Hearing tersebut, pihak Kejati Bengkulu dalam hal ini diwakili Kasipenkum Martin menyampaikan dalam pelaporan ini agar pihak pelapor yang tergabung dalam Konsorsium LSM, ‘sesegera mungkin melangkapi dokumen pendukung yang dianggap penting’. (red/sop)