Bengkulu- Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memanfaatkan akses permodalan kredit usaha rakyat (KUR) yang tersedia hampir di seluruh mitra perbankan. 

Dalam hal ini, Kepala DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya menyebutkan serapan KUR di Bengkulu baru mencapai 1 persen atau Rp1,9 triliun dari total KUR yang tersedia secara nasional sebesar Rp373,17 triliun. 

"Jumlah tersebut tergolong kecil dibandingkan dengan dana KUR yang telah digulirkan pemerintah melalui perbankan yang mencapai puluhan triliun", katanya,  11 Maret 2023. 

Bayu mengatakan, meskipun realisasi penyaluran meningkat menjadi 49 persen dibandingkan periode sama tahun 2021 yang hanya Rp1,2 triliun, tetapi ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. 

Sektor pertanian merupakan yang terbanyak menerima KUR, mencapai 58,3 persen atau sekitar Rp1,1 triliun. Oleh karena itu, dia memperkirakan rendahnya serapan KUR UMKM di daerah karena keterbatasan UMKM dalam mengakses permodalan yang ada.

"Selain itu, rendahnya pembinaan personal branding UMKM juga menjadi masalah sehingga pelaku usaha terbatas melakukan pengembangan, dan tidak memiliki keinginan untuk naik kelas", katanya.
 
Masalah lainnya adalah persyaratan yang diminta perbankan dalam memenuhi syarat pencairan KUR, sehingga membuat pelaku UMKM lebih memilih jasa keuangan lain atau koperasi simpan pinjam yang bunganya jauh lebih tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut, DJPb Bengkulu melakukan sosialisasi dan sinergitas antar pemerintah daerah, agar melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses permodalan tersebut. 

Bayu menambahkan, DJPb Bengkulu akan terus mengajak pemerintah daerah dan perbankan agar menggandeng pelaku UMKM, sehingga mereka dapat dipermudah mendapatkan akses peminjaman modal usaha. (oki)