Samsu: Wajib Physical Distancing, Sesuai Intruksi Gubernur Bengkulu

Bengkulu – Wakil Ketua I DPRD Propinsi Bengkulu Samsu Amanah, S.sos angakat bicara atas ungkapan seorang rekannya di DPRD Propinsi Dempo Xler. M.Si yang merupakan politisi Partai Amanah Nasional, Jumat (27/03/2020) .

Terkait adanya surat dari walikota yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu. Dalam UU Otonomi Daerah Gubernur adalah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah tindakan yang dilakukan Gubernur harus sesuai dengan kebijakan pusat yaitu Physical distancing.

“Sesuai instruksi Gubernur Propinsi Bengkulu, mari kita mengendalikan sejenak hubungan sosial (physical distancing). Saling menjaga jarak satu sama lain apabila harus bertemu”. Ucap samsu

Samsu menyikapi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, hendaknya sebagai pemimpin haruslah memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukan melakukan hal-hal yang dapat memberikan rasa ketakutan bagi masyarakat.

“Tidak ada pemimpin menginginkan rakyatnya mati tanpa tindakan. Mari kita bersatu untuk melawan virus Corona ini.” Sambung samsu

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menentukan status suatu daerah untuk kasus pandemi saat ini covid-19, adalah kewenangan pusat sebagai pemegang kekuasaan yang telah diamanahkan oleh undang-undang, tindakan yang dilakukan oleh gubernur Bengkulu dirasa sudah pas setelah melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota di propinsi Bengkulu dan tidak tergesa-gesa menentukan sikap yang dapat membuat kepanikan di masyarakat.

“Soal status lockdown di Bengkulu kita tunggu kebijakan dari pusat” tutup samsu politisi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Berikut langkah-langka yang telah diambil Gubernur dalam memerangi Covid-19 :

  1. Menyiapkan Pelayanan Pasien ODP, PDP dan Pasien Positif Covid19 di RS RUJUKAN M Yunus, RSU RL, RSU Damrah Bengkulu Selatan
  2. Membentuk 2 Posko Pengendali dan Informasi DI RSMY Dan Dinkes.
  3. Membentuk Posko Covid 19 di pintu2 masuk perbatasan yaitu Curup Lubuk Linggau, Kepahiang Empat lawang, Muko2 Sumatera Barat,
  4. Membentuk Gugus Tugas Covid 19 bersama Forkopimda dalam rangka mengambil Langkah2 strategis antisipasi Covid 19.
  5. Menyiapkan Anggaran dalam Penanggulangan Covid 19 yang meliputi pengadaan APD bagi Tim Medis dan Masyarakat, Insentif Tim Medis, serta logistik lainnya.
  6. Menegaskan semua OPD bergerak dan berinovasi dlm mengambil langkah pencegahan Covid 19 seperti himbauan dan calling untuk trtap dirumah saja, Menjauhi Kerumunan, work from home bagi seluruh staf karyawan, pembuatan Masker melalui BLK, operasi lapangan dlm pembubaran kerumunan dan menyebarluaskan melalui media luar ruang, media cetak, elektronik dan siber terkait Imbauan Protokol Covid19 yg wajib diketahui masyarakat.
  7. Melakukan penyemprotan Desinfektan di seluruh lingkungan masyarakat dan tempat2 umum.
  8. Mekakukan Vidcom dg Presiden terkait perkembangan Covid di BKL.
  9. Melakukan Rapat jarak jauh/Vidcom dg Bup n Wakot tentang upaya penanggulangan Covid 19.
  10. Rapat terbatas dg Forkopimda dan tokoh agama, tokoh masy utk menyikapi penanggulangan Covid 19 di Prov Bkl.
  11. Meninjau dan memberi support penuh kpd para kepala Daerah, Bupati RL, Bupati Kepahiang bersama Forkopimda Prop dlm memperketat Pintu masuk antar Provinsi Rejang Lebong Lubuk Linggau, Kepahiang Empat Lawang dg mendirikan Posko2 Covid 19 terhadap semua lalu lintas penumpang yg akan masuk ke Bengkulu diperiksa kesehatannya
  12. Menegaskan utk STOP menerima dan melarang masuk ke Bengkulu, untuk siapapin Orang dengan suhu tubuh 37 derajan celcius. (SYNP)