LKPJ Gubernur Tahun 2020 Disampaikan, Dewan Beri 17 Poin Rekomendasi

Penarafflesia.com – Dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (12/4). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ihsan Fajri ini terdapat 17 poin rekomendasi dari anggota dewan. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara Dewan Provinsi Edward Samsi terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu.

Dimana menurut Edward Samsi, 17 poin rekomendasi tersebut berisi saran ataupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan yang telah dituangkan dalak keputusan DPRD Provinsi Bengkulu.

“Kita (DPRD) telah memeriksa dan mengkaji LKPJ Gubernur Tahun Anggran 2020. Dan rekomendasi DPRD ini hendaknya dapat diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintah Provinsi Bengkulu agar dijadikan dokumen penting kiranya”, terang Edward. Ditambahkan oleh Edward, ada beberapa perbaikan dan penyesuaian yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020. Dan DPRD menilai, secara umum kinerja Gubernur Bengkulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Bengkulu tahun 2020 cukup baik.

“Namun ada beberapa koreksi yang perlu diatensi untuk penyempurnaan dan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan anggaran dan pembangunan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 mendatang”, kata politis PDIP tersebut.

Menyikapi 17 poin rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah yang mengahadiri Paripurna ini menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2020. “Kita akan segera tindak lanjuti. Nanti kita akan rapatkan bersama OPD perihal 17 poin rekomendasi terhadap LKPJ ini. Semuanya mudah dan semuanya bersifat untuk membangun”, ungkap mantan Bupati Lebong tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H Sumardi MM yang ditemui seusai Rapat Paripurna menyampaikan bahwa 90% pekerjaan Pemerintah Provinsi Bengkulu berjalan dengan lancar kecuali yang dilaksanakan recofusing.

“Ada beberapa catatan yang perlu mereka tindaklanjuti seperti Dinas Pemukiman Rakyat yang tahun lalu tidak ada kerjaan dan juga termasuk ada kendaraan yang tidak beroperasi di Dinas Perhubungan yang mana baiknya itu dihibahkan saja daripada rusak dan terparkir saja begitu”, demikian Sumardi. (Adv)