Abdul Mu’ti Diusulkan Jadi Mendikbudristek

Penarafflesia.com – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti dinilai layak dipertimbangkan menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Bahkan postur kementerian kian proporsional karena berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).

“Supaya imbang dan proporsional, ada kemungkinan Prof Abdul Mu’ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk NU jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Nama Abdul Mu’ti mulai dilontarkan usai DPR RI menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga menjadi Kemendikbudristek. Dan itu bisa dilakukan, jika Presiden RI Joko Widodo merencanakan reshuffle kabinet.

“Waktu itukan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapikan batal, konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama,” tutur Qodari.

Menurutnya, Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu’ti diangkat jadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari 2021 kemarin.

“Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof Abdul Mu’ti jadi Mendikbudristek,” ungkap Qodari.

Lanjutnya, Abdul Mu’ti Mendikbudristek sangat relevan di tengah suburnya paham radikal, jadi sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme. Sebab Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran.

“Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof Abdul Mu’ti cocok. Buku-buku yang ditulis Prof Abdul Mu’ti menggambarkan pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran,” jelas Qodari.

Sudah saatnya, kata Qodari, kementerian pendidikan dikembalikan kepada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar lebih kurang 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat SD, SMP, dan SMA lebih banyak lagi.

“Itu cocok untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya pendidikan dasar dan menengah, punya pendidikan tinggi, jadi punya skill soal pendidikan tinggi,” imbuhnya.

Terakhir Qodari menilai, penggabungan kedua institusi itu wajar karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja kementerian di masa mendatang.

“Saya melihatnya wajar dan buat saya pribadi melihat baik kementerian ini digabungkan, karena mendikbud itu mengurusi pendidikan dasar dan menengah kemudian ristek dikti itu pengaturan pendidikan tinggi. Kita tahu pendidikan itukan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana pendidikan menengah itu selanjutnya pendidikan tinggi, ”pungkasnya. (Red)